Pekerjaan yang dipilih

Reviu oleh Inspektorat adalah proses penelaahan dokumen perencanaan atau laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah disusun secara memadai, akurat, andal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tujuan Reviu:

1. Memberikan keyakinan terbatas atas kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan.

2. Memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mendorong agar proses penyusunan dokumen lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

4. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.

Objek Reviu:

Reviu biasanya dilakukan terhadap:

• Rencana Strategis (Renstra)

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

• Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

• Laporan Keuangan (unaudited)

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  
  

Ciri Khas Reviu:

• Tidak menyatakan opini seperti audit, melainkan memberikan kesimpulan terbatas.

• Fokus pada proses dan kesesuaian penyusunan, bukan pada efektivitas program atau kegiatan.

• Dilakukan oleh APIP yang memiliki independensi dan kompetensi profesional.

Dasar Hukum:

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

• Peraturan BPKP tentang Pedoman Reviu APIP

Dengan dilakukannya reviu oleh Inspektorat, diharapkan dokumen yang disusun oleh perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan siap untuk dievaluasi lebih lanjut, baik oleh internal pemerintah maupun lembaga eksternal seperti BPK.

Klik Tombol dibawah ini untuk melihat tugas Reviu 

 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dengan Akuntansi adalah proses pencocokan dan penyesuaian data keuangan antara unit pelaporan (misalnya bendahara atau unit kerja pengguna anggaran) dengan unit akuntansi (biasanya di bawah Bidang Akuntansi pada BPKAD atau sejenisnya), guna memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat secara akurat, lengkap, dan konsisten dalam sistem akuntansi pemerintah.

Tujuan Rekonsiliasi dengan Akuntansi:

1. Menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan, baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat pemerintah daerah.

2. Menghindari selisih atau ketidaksesuaian antara catatan keuangan bendahara atau SKPD dengan catatan akuntansi pusat (BPKAD).

3. Memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan dengan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Objek Rekonsiliasi:

Biasanya meliputi:

• Saldo kas dan bank

• Pendapatan dan belanja

• Piutang dan utang

• Aset tetap dan persediaan

• Transfer antar unit kerja

• Realisasi anggaran

Tahapan Umum Rekonsiliasi:

1. Pengumpulan data dari unit pelaksana kegiatan dan bendahara.

2. Pencocokan antara data transaksi di unit kerja dengan yang ada di sistem akuntansi (misalnya: SIMDA Keuangan/SIPD).

3. Identifikasi selisih jika ada perbedaan (misalnya: beda pencatatan tanggal, salah kode akun, atau belum dicatat).

4. Perbaikan/pembetulan atas data yang keliru.

5. Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagai bukti kesepakatan atas hasil rekonsiliasi.

Dasar Hukum:

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

• Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual

• Pedoman teknis dari Dirjen Bina Keuangan Daerah atau BPKP

Kesimpulan:

Rekonsiliasi dengan akuntansi merupakan langkah penting dalam pengendalian intern dan penjaminan kualitas laporan keuangan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses ini juga sangat menentukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

klik tombol dibawah ini Untuk melihat Data Hasil Rekonsiliasi

File Penyimpanan Expose 

disini berisikan file Project dalam bentuk PPT, yang digunakana Pimpinan dalam presentasi.

klik tombol dibawah ini Untuk melihat File